DESENTRALISASI PENDIDIKAN

DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Jakarta, 18 Oktober 2011 saya Bambang Sigit Desianto jurusan Manajemen Pendidikan Non Reguler 2010 menghadiri perkuliahan Manajemen Pendidikan Nasional di ruangan 306 lantai 3 Gedung Daksinapati FIP UNJ yang di pimpin oleh dosen MP yaitu Bapak Amril Muhammad, SE, M.Pd. Pada hari itu saya memperhatikan teman dari kelompok 1 ( Barkah Agussalim, Putri Bagus Oktaviani, dan Rahma Handayani ) yang mempresentasikan tentang “ Desentralisasi Pendidikan “ . 

Pertama, kelompok 1 menjelaskan pengenalan tentang desentralisasi pendidikan

Pengenalan sekolah itu merupakan universal, bahwa 1 sekolah itu mempunyai keputusan sendiri dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, jadi artinya desentralisasi bukan putusan dari pusat, tetapi merupakan keputusan sendiri. Bukan seperti sentralisasi, yang berpusat.

 Dalam sistem manajemen pendidikan untuk sekolah, sistem yang baik itu adalah desentralisasi. Pepatah sederhana ini merupakan cerminan dalam dukungan dan lembaga terkait ,termasuk organisasi ,ekonomi,budaya dan pembangunan (OECB).

Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Selanjutnya kelompok 1 menjelaskan bahwa Desentralisasi mempunyai tujuan seperti  :

1. Mencegah pemusatan keuangan

2. Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis

Adanya desentralisasi itu akibat reformasi pada bidang pendidikan, yaitu karena adanya kekhawatiran tentang ketidakmampuan negara terhadap tenaga kerja dan manajemen untuk menjadi kompetitif secara internasional. Adapun faktor lainnya :  

1. bahwa adanya keengganan untuk membayar lebih dan efek porensial disinsentif  pajak tinggi,pada usaha yang produktif. Yaitu,karena bertentangan dengan tuntutan pengguna layanan publik dan penerima manfaat kesejahteraan untuk perbaikan pendidikan.

2.  Jika belum terselesaikan secara politis, konflik ini memanisfestasikan dirinya dalam inflasi dan memburuknya kinerja perekonomian. Kunci untuk menyelesaikan konflik ini adalah membuat badan pelayanan publik yang lebih efisien dan bergesernya biaya utk sektor swasta.

3. Kekecewaan terhadap kinerja sektor publik (artinya oleh pemerintahan yang terpilih).

Kelompok 1 ini juga menjelaskan hal yang menarik, yaitu cikal bakal desentralisasi pendidikan, seperti :

LEA ( Local Education Authority) adalah otoritas pendidikan lokal, sistem ini digunakan oleh Inggris dan Wales, memiliki tanggung jawab untuk otoritas pendidikan anak-anak.  Undang-Undang Pendidikan 1902 (2 Edw.7, c. 42). Undang-undang ini ditunjuk setiap otoritas lokal, baik kabupaten dewan dan dewan wilayah kabupaten ; akan mendirikan sebuah komite yang dikenal sebagai Otoritas Pendidikan Lokal (LEA). Para dewan mengambil alih kekuasaan dan tanggung jawab dewan sekolah dan komite petunjuk teknis di daerah. mereka borough Kota dengan populasi 10.000 dan kabupaten kota dengan populasi 20.000 itu harus otoritas pendidikan lokal di daerah mereka untuk pendidikan dasar saja. Peran leas 'itu lebih diperluas dengan pengenalan makanan sekolah pada tahun 1906 dan pemeriksaan medis pada tahun 1907.

Pada tahun 1904 di London County Council menjadi otoritas pendidikan lokal, dengan penghapusan Dewan London School . Para borough metropolitan tidak otoritas pendidikan, meskipun mereka diberi kekuatan untuk memutuskan di situs untuk sekolah baru di daerah mereka, dan memberikan mayoritas anggota di dewan manajemen.

Sistem ini terus berubah sampai tahun 1965, ketika di London County Council digantikan oleh Greater London Dewan . Dua puluh luarLondon borough menjadi otoritas pendidikan lokal, sementara baru batin di London Pendidikan Authority , yang terdiri dari anggota GLC terpilih untuk distrik batin meliputi mantan County London diciptakan. 

Pada tahun 1974 pemerintah daerah di luar London benar-benar direorganisasi. Di kabupaten metropolitan baru Inggris , borough metropolitan menjadi leas. Dalam non-metropolitan kabupaten di dewan daerah adalah otoritas pendidikan,  karena mereka di seluruh Wales .

Pada tahun 1986, dengan penghapusan Greater London Council, sebuah batin yang dipilih secara langsung di London Pendidikan otoritas dibentuk. Ini, bagaimanapun, hanya ada sampai 1990, ketika 12 dalam London borough menerima tanggung jawab untuk pendidikan.

Pada tahun 1989, di bawah Undang-Undang Reformasi Pendidikan 1988 , yang leas hilang tanggung jawab untuk pendidikan tinggi, dengan semua politeknik dan akademi pendidikan tinggi menjadi perusahaan independen. Gelombang lebih lanjut dari reorganisasi pemerintah daerah selama tahun 1990 menyebabkan pembentukan pemerintah kesatuan di bagian Inggris dan di seluruh Wales , yang menjadi otoritas pendidikan lokal.  

Sebuah penghargaan otoritas lokal pendidikan adalah penghargaan yang diberikan kepada otoritas pendidikan lokal, sebagai lawan dari penghargaan yang diberikan oleh Lea. Manajemen LEA setelah adanya reformasi, ditambahkan adanya manajemen bisnis di dalamnya, untuk menutupi anggaran pendidikan yang tidak cukup, karena mengelola sendiri.

Secara tradisional, Inggris menganut sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi, di mana masing-masing wilayah memiliki otonomi pendidikannya sendiri (LEA / Local Education Authority), dan terkadang setiap sekolah dapat menentukan kurikulumnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan mengapa di satu sekolah diajarkan pendidikan sosial dan vokasional sementara sekolah yang lain hanya mengajarkan berbagai ilmu yang bersifat umum saja, dan di sekolah lain tidak terdapat mata kuliah mengenai pendidikan politik dan sosial. Kegiatan keagamaan serta misal harian di lingkungan sekolah merupakan mandat dari Undang-undang Pendidikan (Education Act 1944) tahun 1944, namun isi dari kegiatan tersebut diserahkan kepada LEA (masing-masing sekolah). Pada kenyataannya, meskipun setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulumnya, namun terdapat kesamaan dalam isi kurikulum di seluruh sekolah, hal ini dikarenakan ujian nasional yang pada umumnya harus diikuti oleh siswa pada saat berusia enam belas tahun, dan 30 persen dari siswa tersebut mendapatkan nilai A. Sistem Ujian Pendidikan Umum Tingkat Menengah yang baru memungkinkan untuk terjadinya berbagai kesamaan dalam berbagai bidang di seluruh sekolah di Inggris. Sistem tersebut menggagas kurikulum inti nasional yang jika diimplementasikan dapat mengurangi berbagai perbedaan yang terdapat di setiap wilayah (LEA). Diperkirakan sekitar 90 persen dari keseluruhan jadwal sekolah akan ditentukan oleh kurikulum inti nasional.

Lokal manajemen UK dalam konteks internasional

 Departemen pendidikan di Skotlandia ini lebih berhasil daripada di Inggris dan Wales untuk mempengaruhi otoritas pendidikan melalui kebijakkan, artinya di Inggris itu kan kerajaan bersifat korsevatif, kaku karena kebijakkan oleh ratu. Jadi, kebijakkan di Skotlandia oleh sekolah , sehingga programnya lebih berhasil. 

Bahwa konteks lokal manajemen pendidikan sekolah di Inggris , mempengaruhi kecenderungan di internasional terhadap desentralisasi keputusan manajemen di sekolah.   Pada intinya, LEA  walaupun kurang berhasil dalam pelaksanaannya, kemudian setelah ada reformasi, kemudian digunakan lagi sistem LEA tersebut, lalu konteks hubungan dengan dunia internasional itu banyak menggunakan desentraslisasi manajemen di sekolah. Dan penerapannya pun di berbagai negara.

Itulah sejarah LEA ,yaitu cikal bakal sistem desentralisasi manajemen pendidikan yang di paparkan oleh kelompok 1.